https://youtu.be/5aN4IikUM4U?feature=shared
Purbalingga, KABAR INDONESIA — Situasi politik di Purbalingga kembali menghangat setelah Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Adi Yuwono, menyampaikan kritik tajam terhadap pola komunikasi Bupati dengan lembaga mitra kerja. Ia menilai bahwa dalam delapan bulan pemerintahan berjalan, hubungan eksekutif dengan DPRD dan Forkopimda justru menunjukkan kemunduran signifikan. Adi menyebut kondisi tersebut “sangat buruk” dan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas pemerintahan daerah.
Menurut Adi, komunikasi fungsional antar lembaga merupakan syarat mutlak bagi penyelarasan kebijakan dan efektivitas pengawasan publik. Tanpa koordinasi yang kuat, kebijakan mudah salah ditafsirkan dan program pembangunan rawan mandek. Ia menegaskan bahwa kritik ini merupakan masukan terbuka yang seharusnya ditanggapi secara jernih oleh pemerintah daerah demi memastikan informasi publik tetap proporsional.
Pemerintah Kabupaten juga menghadapi sorotan lain terkait izin penggunaan sponsor rokok di area publik yang berdekatan dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan lembaga pendidikan. Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan regulasi pembatasan promosi tembakau dan dianggap mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat, terutama kelompok usia muda dan warga rentan.
Para pengamat menyebut rangkaian kritik itu sebagai indikasi lemahnya koordinasi internal dalam struktur pemerintahan daerah. Mereka menilai bahwa hambatan pembangunan lebih sering dipicu oleh ketidaksinkronan kebijakan dibandingkan faktor anggaran.
Di tengah meningkatnya pertanyaan publik, upaya media meminta penjelasan dari Pemkab Purbalingga justru berakhir tanpa hasil. Proses konfirmasi yang diajukan sejak awal dialihkan berkali-kali, mulai dari Ajudan Bupati, bergeser ke Kepala Bagian Perekonomian, hingga kemudian diarahkan ke Prokompim. Tidak ada satu pun pihak yang memberikan keterangan resmi, meninggalkan publik tanpa gambaran sikap pemerintah atas isu yang berkembang.
Polemik mengenai komunikasi pemerintahan dan kebijakan sponsor rokok tersebut turut dibahas dalam pertemuan koalisi pengusung dan pendukung pasangan Fahmi–Dimas pada Jumat malam, 14 November 2025, di kediaman Dr. H. Rusdianto SH MH. Pertemuan itu menekankan pentingnya harmonisasi arah pembangunan dan perbaikan tata kelola lintas lembaga.
Kritik dari DPRD kini dipandang sebagai sinyal besar bagi Pemkab Purbalingga untuk segera memperbaiki kinerja komunikasi dan kepatuhan regulasi. Tanpa langkah korektif yang nyata, agenda pembangunan daerah dikhawatirkan hanya bergerak di atas kertas tanpa memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
